Mengerti.id - Banjir yang melanda Aceh baru-baru ini membuat sosok Muzakir Manaf kembali ramai diperbincangkan. Publik menyoroti bagaimana respons cepat yang diambil pemerintah provinsi dalam menangani dampak bencana tersebut.
Sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030, Muzakir Manaf menjadi figur yang mendapat perhatian besar. Keputusannya turun langsung memantau lokasi banjir menambah sorotan publik terhadap kepemimpinannya.
Peristiwa banjir itu bukan hanya soal penanganan bencana, tetapi juga membuka kembali pembahasan tentang perjalanan panjang Muzakir Manaf. Banyak yang kembali menelusuri latar belakangnya sebagai mantan petinggi GAM dan tokoh politik penting di Aceh.
Nama Muzakir Manaf kini semakin disorot karena kiprahnya dalam memimpin provinsi yang memiliki sejarah panjang konflik. Riwayat hidupnya yang panjang dan kompleks menjadi bagian penting dalam memahami gaya kepemimpinan yang ia terapkan.
Baca Juga: Biodata dan Agama Muzakir Manaf, Profil Gubernur Aceh yang Tengah Viral
Profil Lengkap Muzakir Manaf
Muzakir Manaf, atau yang dikenal dengan panggilan Mualem, adalah Gubernur Aceh periode 2025-2030. Ia menjabat bersama wakilnya, Fadhlullah, setelah dilantik pada 12 Februari 2025.
Ia lahir pada 3 April 1964 di Seuneuddon, Aceh Utara dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kuat nilai tradisinya. Sejak muda, ia dikenal memiliki karakter tegas dan disiplin.
Sebelum terjun ke dunia politik, Muzakir Manaf memiliki perjalanan panjang di bidang militer non-formal. Pengalamannya di GAM menjadi fondasi penting bagi kiprah besarnya di Aceh.
Setelah konflik Aceh berakhir, namanya semakin dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam transisi perdamaian. Ia memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai bagian dari upaya menata kembali struktur sosial pascakonflik.
Perjalanan Karir Militer dan Politik
Karier militer Muzakir Manaf dimulai ketika ia bergabung dengan GAM pada 1986. Ia kemudian ditempatkan di Libya untuk mengikuti pelatihan militer intensif.
Di Camp Tajura, ia menjadi salah satu lulusan terbaik dan bahkan bertugas sebagai pengawal pribadi Muammar Khadafi selama tiga tahun. Pengalaman tersebut membentuk kemampuannya dalam strategi dan kepemimpinan.
Pada 2002, ia naik menjadi Panglima Komando Pusat GAM setelah kematian Abdullah Syafi’i. Ia memimpin sayap militer GAM hingga Perjanjian Helsinki 2005 ditandatangani.
Pasca damai, ia berperan besar dalam proses reintegrasi melalui KPA yang ia pimpin hingga 2016. Upaya tersebut membuatnya berpengaruh dalam dinamika sosial-politik Aceh.
Ia kemudian ikut mendirikan Partai Aceh pada 2007 dan menjabat sebagai ketua umum. Melalui partai inilah ia mulai membangun karier politik yang lebih formal.
