Mengerti.id - Wacana reformasi DPR RI mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Reformasi ini disebut sebagai upaya pembenahan agar DPR lebih transparan dan dekat dengan rakyat.
Dasco menyampaikan hal itu dalam audiensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 3 September 2025. Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR telah berkoordinasi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani," ujar Dasco, dikutip Mengerti.id dari Antara News.
Dasco menjelaskan sejumlah poin pembenahan yang disiapkan, seperti evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR, moratorium kunjungan kerja baik dalam maupun luar negeri, serta dukungan terhadap pembentukan tim investigasi dugaan makar.
Ia juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang akan didorong pembahasannya. “Serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” kata Dasco.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menambahkan bahwa DPR memahami keresahan politik yang muncul berasal dari lembaga legislatif itu sendiri. Karena itu, ia menegaskan DPR berkomitmen untuk memperbaiki diri.
Saan menuturkan bahwa pada 26 Agustus 2025, DPR sudah menghapus tunjangan perumahan bagi anggotanya. Langkah tersebut dianggap sebagai bagian awal dari pembenahan internal.
“Dan akan diumumkan ke publik, jadi nanti dari hasil itu semua DPR akan umumkan ke publik. DPR sekali lagi mendengarkan memahami situasi keadaan rakyat kita semua,” ujar Saan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan terus aktif mendampingi pengambilan kebijakan strategis bersama pemerintah. Ia memastikan lembaganya akan semakin terbuka terhadap kritik dan aspirasi.
"Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa," kata Puan dalam keterangannya, Rabu 3 September 2025.
Puan menyampaikan hal itu setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa. Forum tersebut digelar untuk mendengarkan masukan serta merespons situasi nasional.
Lebih jauh, Puan mengajak semua pihak mengedepankan dialog dan menghormati satu sama lain. “Marilah kita membangun bangsa ini bersama-sama. Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” ujarnya.
Menanggapi pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR, termasuk penghapusan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja, Puan memastikan DPR akan menindaklanjutinya sesuai aturan.
“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya. Ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” tegas Puan.***
