Mengerti.id - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh berhenti sebatas memenuhi kewajiban administratif.
Menurutnya, reklamasi merupakan bagian dari tanggung jawab strategis perusahaan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan serta membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam.
“Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan,” kata Firnando dalam wawancara bersama Jaringan Promedia, Selasa, 7 Oktober 2025.
Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, Komisi VI DPR RI telah menjadwalkan agenda pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan reklamasi oleh BUMN benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai keberhasilan reklamasi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kredibilitas BUMN sektor tambang.
“Keberhasilan reklamasi adalah indikator penting kredibilitas BUMN. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, publik akan percaya bahwa BUMN kita memang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Transparansi dan Akuntabilitas
Firnando menilai masih banyak perusahaan BUMN yang belum sepenuhnya transparan dalam pelaporan kegiatan reklamasi. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan tertulis atau paparan di ruang rapat.
“Kita ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat. Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti komitmen keberlanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya audit independen dan keterbukaan data reklamasi agar publik dapat menilai hasil nyata dari pemulihan lahan bekas tambang.
“Reklamasi yang baik akan mengembalikan fungsi ekologis sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN,” tambahnya.
Komitmen terhadap Keberlanjutan
Firnando menegaskan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan efisiensi bisnis.
“Kalau BUMN bisa menunjukkan tanggung jawab sosial dan efisiensi ekonomi sekaligus, kepercayaan publik akan meningkat dan nilai korporasi negara juga ikut naik,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan DPR terhadap reklamasi tambang menjadi momentum bagi BUMN untuk memperkuat praktik pertambangan yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
“Reklamasi bukan sekadar menutup lubang tambang, tapi bagian dari komitmen nasional menjaga masa depan lingkungan dan ekonomi,” tegas Firnando.***
