Mengerti.id - Bansos atau Bantuan sosial adalah gagasan pemerintah dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki masalah ekonomi dengan kondisi masyarakat miskin atau keluarga kurang mampu.
Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 1 di Tahun 2018 dan laman dinsos.asahankab.go.id, jika kriteria Keluarga Penerima Manfaat bisa beragam, diantaranya: anak kecil atau balita, siswa usia sekolah, lansia, hingga ibu hamil dan menyusui.
Dengan hadirnya bantuan tersebut, maka segala kebutuhan ekonomi dari KPM bisa terpenuhi, contohnya berkaitan dengan pangan atau kebutuhan pokok, kesehatan jasmani, pendidikan, dan tempat tinggal.
Untuk menjadi seorang KPM, masyarakat harus lolos kualifikasi dan persyaratan yang dicanangkan oleh program bantuan ini.
Baca Juga: Sah! Ada Lebih dari Belasan Ribu KPM yang Terima Bansos PKD di Wilayah Ini, Cek Selengkapnya
Pemerintah bertugas dalam melakukan survei dan menentukan kriteria yang wajib mendapatkan bantuan terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi miskin.
Bantuan ini dapat berupa uang tunai, barang serta jasa, bantuan barang atau jasa pada kesehatan, pendidikan gratis bahkan mencakup tempat tinggal yang layak.
Namun terkadang KPM bisa saja tidak memperoleh bantuan sosial yang diinginkan, hal ini biasanya dikarenakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh penerima manfaat.
Lalu kira-kira kenapa Bansos bisa dibatalkan dan tak kunjung diberikan? Berikut ini penjelasan yang perlu diketahui oleh KPM agar bansos tidak jadi dibatalkan.
1. Pelanggaran yang Dilakukan KPM
Apabila terdapat kesalahan hingga pelanggaran yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika mengajukan atau pemakaian program ini juga dapat mengakibatkan bantuan ini dibatalkan.
KPM yang terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan tidak dapat memperoleh bantuan tersebut.
2. Salah Data dan Tidak Akurat
Penyebab kedua adalah karena adanya kesalahan data, tidak valid atau kurang lengkap dalam memberikan data, dan tidak akuratnya data ketika diajukan oleh KPM yang bersangkutan.
Hal ini dapat menjadi penyebab penerima manfaat tidak sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang dicantumkan.
3. Kebijakan Administratif
Kebijakan administratif dari pemerintah juga dapat mempengaruhi KPM dalam menerima program bantuan ini.
