Mengerti.id – Kritik keras terhadap sistem perpajakan di Indonesia kembali mencuat, kali ini datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan capres 2024, Anies Baswedan. Ia menilai sistem pajak di Tanah Air belum berjalan adil karena lebih membebani masyarakat kecil, sementara kelompok besar masih lolos dari kewajiban.
Melalui akun Instagram @aniesbaswdan pada Sabtu 23 Agustus 2025, Anies menyampaikan pandangannya dengan sebuah perumpamaan. “Ikan-ikan kecil yang ada di permukaan sangat mudah tertangkap. Namun, ikan besar di dasar danau sering tidak tersentuh jaring. Sistem pajak kita ini juga seperti itu,” kata Anies.
Ia menyoroti bahwa masyarakat menengah ke bawah taat membayar pajak melalui pemotongan gaji, belanja dengan PPN, hingga kewajiban PBB. Namun di sisi lain, masih ada sumber pajak besar yang tidak patuh.
Anies menegaskan kondisi ini membuat rakyat kecil dan UMKM justru menjadi kelompok paling terbebani. “Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya 'sudah tertib, kok malah diperas terus',” ujarnya.
Ia menganggap wajar jika masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif pajak yang kerap dilakukan pemerintah, apalagi saat kebijakan tidak diimbangi dengan keadilan penegakan.
Anies mendesak pemerintah untuk lebih dulu menutup kebocoran pajak daripada menambah beban rakyat. “Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban,” kata Anies. Ia juga menekankan bahwa penguatan pengawasan jauh lebih efektif daripada sekadar menaikkan tarif.
Menurutnya, hasil dari sistem yang adil bisa langsung dirasakan masyarakat lewat pelayanan publik yang lebih baik.
Kritik Anies muncul seiring polemik kenaikan pajak daerah di berbagai wilayah. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 104 daerah yang menaikkan PBB-P2, dengan 20 daerah di antaranya naik lebih dari 100 persen.
Kebijakan tersebut memicu demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah, dan Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat menolak kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan kehidupan mereka.
Nada serupa juga disampaikan Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid. Ia mengingatkan pemerintah agar bijak dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. “Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan,” ujar Alissa pada Minggu 24 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan sipil dalam demokrasi. “Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” tambahnya.
Dengan kritik dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dan kelompok masyarakat sipil, sorotan publik kini tertuju pada pemerintah. Tuntutan agar sistem pajak diperbaiki semakin menguat, agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.***
