Mengerti.id - Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan jawaban resmi terkait desakan publik agar dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan.
Dalam pertemuan dengan enam pimpinan redaksi media di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9), Presiden Prabowo menegaskan bahwa usulan pembentukan tim investigasi independen layak dipertimbangkan. Ia menyebut hal itu sebagai aspirasi normatif yang bisa didiskusikan lebih lanjut.
“Saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti bagaimana,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin 8 September 2025.
Prabowo menilai tuntutan masyarakat yang berkembang sebagian besar rasional dan dapat diterima. Ia menambahkan, “Kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik.”
Pertemuan itu berlangsung hingga 14 jam, dari Sabtu pagi hingga Minggu dini hari, dengan topik utama membahas 17+8 tuntutan masyarakat.
Meski membuka diri soal tim investigasi, Prabowo menegaskan ada usulan yang masih bisa diperdebatkan, yaitu soal penarikan TNI dari pengamanan sipil. Ia menilai hal tersebut perlu dipikirkan secara matang karena menyangkut keamanan masyarakat.
“Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan? Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari ancaman nyata, mulai dari aksi teror, pembakaran, hingga kerusuhan yang berpotensi memecah belah bangsa.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa pihaknya menunggu langkah konkret pemerintah terkait usulan pembentukan tim investigasi independen. Ia menilai kolaborasi lintas sektor, termasuk intelijen dan aparat keamanan, dibutuhkan jika tim tersebut benar-benar dibentuk.
“Jadi bukan DPR saja, tapi kan harus melibatkan baik intelijen, atau aparat keamanan,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 8 September 2025.
Dave menambahkan bahwa proses penyelidikan atas kerusuhan akhir Agustus lalu masih berjalan. “Sembari itu berjalan, nanti terlihat hasilnya seperti apa,” jelasnya.
Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan langsung dokumen tuntutan rakyat ke DPR RI. Poin pertama dalam tuntutan itu adalah mendesak dibentuknya tim investigasi independen atas kasus kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya dalam demonstrasi 28–30 Agustus.***
