Mengerti.id - Laskar Benteng Indonesia (LBI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 15 November 2015 dan terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Oktober 2018. Perubahan terakhir dalam struktur hukumnya dilakukan pada 10 September 2024. Saat ini, organisasi tersebut dipimpin oleh Boyke Luthfiana Syahrir, seorang tokoh muda asal Jawa Barat yang juga dikenal sebagai praktisi hukum.
Dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Rapat Kerja (Raker) LBI, Boyke menegaskan bahwa momen ini menjadi tonggak penting bagi organisasi dalam memperkuat arah dan komitmen untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Diklat dan Raker ini menjadi perjalanan awal bahwa Laskar Benteng Indonesia siap menjadi organisasi kemasyarakatan yang benar-benar berjalan sesuai aturan dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Boyke.
Ia juga menegaskan bahwa LBI tidak ingin dicap sebagai organisasi abal-abal atau sarang premanisme. Boyke menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun anggotanya yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
“Jika ada kader yang melanggar hukum, apalagi melakukan tindakan pidana, saya persilakan aparat menindaknya secara tegas,” tegasnya.
Baca Juga: Detik Haru Kepergian Ibunda Olla Ramlan, Sempat Jalani Operasi Sebelum Meninggal Dunia
Dalam kegiatan tersebut, Boyke memimpin langsung rapat kerja untuk menyusun program LBI tahun 2026. Ia juga melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas kepengurusan, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD), khususnya di wilayah Jawa Barat.
Usai memberikan arahan, Boyke mengajak jajaran pengurus pusat dan daerah untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menjalankan berbagai agenda sosial kemasyarakatan.
Ketua Umum LBI tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dapat menjalin hubungan baik dengan jajaran LBI dan aparat keamanan, terutama kepolisian, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Tidak mungkin pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menjalankan seluruh program tanpa kerja sama dari kelompok dan tokoh masyarakat. Karena itu, saya berharap seluruh kepala daerah di Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan jajaran LBI dan aparat penegak hukum untuk menjaga Kamtibmas,” tutur Boyke.***
