Mengerti.id - Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh jajarannya memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam setiap program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 44 juta penerima manfaat.
Saat melakukan kunjungan kerja di Bekasi, Senin, 17 November 2025, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” ujar Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa program ini menggunakan anggaran negara, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. “Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan,” lanjutnya.
Presiden menyampaikan rasa syukur karena program MBG sudah memberi manfaat bagi 44 juta orang dari target 82,9 juta penerima manfaat. Meski demikian, masih banyak warga yang belum terjangkau program tersebut.
“Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta. Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sekitar 40 juta masyarakat yang belum menerima MBG dan mengakui masih ada sejumlah kekurangan di lapangan. “Tapi kita ambil alih tanggung jawab,” ucapnya.
Prabowo kembali menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi fokus utama. Ia menyebut sejumlah perangkat pendukung seperti alat pembersih ompreng dan alat filtrasi air sebagai bagian dari kelengkapan prosedural yang harus dipenuhi.
Menurutnya, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang, bukan sekadar penyediaan makanan harian. “Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus kelalaian. Pemerintah menargetkan agar insiden terkait MBG bisa ditekan semaksimal mungkin.
Sejak muncul kasus keracunan, pemerintah langsung mengambil langkah mitigasi, mulai dari menutup dapur bermasalah, melakukan evaluasi higienitas SPPG, meninjau kualifikasi juru masak, menyederhanakan menu, memperkuat pemantauan puskesmas, hingga membentuk satgas daerah untuk menjamin keamanan pangan.
Selain itu, pemerintah juga menyempurnakan kerangka regulasi pelaksanaan MBG dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Tim Koordinasi serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan MBG.***
