Mengerti.id - Pemerintah Inggris berencana melakukan perombakan besar terhadap kebijakan imigrasi, dengan aturan yang jauh lebih ketat terkait izin tinggal, naturalisasi, dan persyaratan kelayakan bagi migran. Kebijakan baru ini merupakan salah satu restrukturisasi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Dilaporkan bahwa masa tunggu standar untuk memperoleh status Indefinite Leave to Remain (ILR) akan dinaikkan dari lima tahun menjadi sepuluh tahun atau lebih, dengan beberapa usulan bahkan memperpanjang periode tersebut hingga 20 tahun bagi pengungsi. Akses menuju jalur kewarganegaraan akan menjadi semakin selektif dan hanya diberikan kepada mereka yang dapat menunjukkan kontribusi ekonomi dan sosial tertentu.
Otoritas Inggris juga akan memberlakukan standar kelayakan visa yang lebih ketat. Beberapa rute kerja akan dihapus, digantikan dengan skema yang mengharuskan pemegang visa memiliki kualifikasi minimal setara sarjana dan memenuhi ambang gaji tertentu. Pembatasan akses terhadap tunjangan kesejahteraan publik bagi non-warga negara juga menjadi bagian dari rancangan kebijakan tersebut.
Migran nantinya akan diharuskan melakukan pembaruan visa secara lebih sering. Bahkan terdapat usulan penghapusan ILR sepenuhnya, yang diganti dengan sistem izin tinggal yang harus diperbarui setiap lima tahun. Hal ini disertai standar bahasa Inggris yang lebih ketat serta persyaratan integrasi sosial yang diperluas.
Selain itu, Inggris menyiapkan sistem identitas digital dan eVisa untuk memperketat keamanan perbatasan dan kepatuhan administrasi keimigrasian. Kebijakan khusus juga diarahkan untuk mengurangi jumlah pelanggar kriminal asing serta mempercepat proses deportasi.
Dalam sektor pendidikan, durasi izin tinggal bagi lulusan internasional pascakelulusan akan dipersingkat menjadi 18 bulan. Inggris juga sedang mempertimbangkan penerapan biaya tambahan atas pendapatan yang diperoleh mahasiswa asing, yang nantinya diarahkan untuk pengembangan tenaga kerja domestik.
Perubahan ini muncul di tengah meningkatnya angka migrasi bersih di Inggris, disertai kebutuhan pemerintah untuk mendahulukan pengembangan tenaga kerja lokal dan mengurangi kebergantungan pada perekrutan tenaga kerja internasional. Kebijakan ini telah memicu perdebatan publik dan tuntutan hukum dari kelompok migran serta komunitas diaspora.
Dilansir dari ABC News pada Senin 24 November 2025, pemerintah Inggris disebut tengah menghadapi badai politik terkait kebijakan ini, dengan berbagai pihak mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas keluarga migran dan jaringan komunitas.***
