Mengerti.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya membuat laporan resmi soal dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Ia menilai, lembaga antirasuah seharusnya langsung bergerak melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
Mahfud menyebut permintaan tersebut aneh dan tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana. Menurutnya, jika ada informasi dugaan tindak pidana yang sudah diketahui publik, aparat penegak hukum mestinya langsung bertindak.
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan,” tulis Mahfud melalui akun X (Twitter) @mohmahfudmd, Sabtu 18 Oktober 2025.
Mahfud menjelaskan bahwa sumber informasi mengenai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh berasal dari program Prime Dialog di NusantaraTV edisi 13 Oktober 2025 yang menghadirkan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. Menurutnya, siaran tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi KPK untuk memulai penyelidikan.
“Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka,” tulis Mahfud MD.
Ia menegaskan kembali bahwa laporan resmi hanya diperlukan untuk kasus yang belum diketahui aparat penegak hukum. “Jika peristiwanya sudah terang benderang di ruang publik, seperti dugaan penggelembungan proyek Whoosh, mestinya KPK langsung bergerak,” ujarnya.
Mahfud juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dan bukti berupa siaran tersebut bila KPK ingin menindaklanjuti kasus ini. “Saya siap memberikan rekaman siarannya kalau KPK serius mau menyelidiki,” katanya.
Senada dengan Mahfud, aktivis moderasi beragama dan Direktur Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, juga menilai KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan. Ia menyebut dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut sudah sangat jelas.
“Gimana sih? Kronologi peristiwanya jelas. Dari Jepang yang biaya dan bunganya kecil, tiba-tiba dipindah tanpa tender ke China dengan bunga lebih tinggi dan cost overrun yang bengkak. Potensi kerugian negaranya sudah jelas ada. Lidik tinggal lidik aja tidak usah nunggu pengaduan,” tulisnya di akun X @islah_bahrawi, Sabtu 18 Oktober 2025.
Islah yang dikenal vokal dalam isu antikorupsi dan kebangsaan itu menilai KPK perlu lebih tegas dan independen dalam menyikapi kasus besar yang menyangkut proyek strategis nasional.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek besar yang diluncurkan pada era Presiden Joko Widodo. Meski diresmikan pada 2023, proyek ini kini tengah menghadapi persoalan serius akibat pembengkakan biaya.
Awalnya proyek tersebut diperkirakan menelan biaya US$6,07 miliar, namun kemudian membengkak sekitar US$1,2 miliar hingga total mencapai Rp116 triliun. Meski pemerintah menegaskan beban utang tidak menggunakan APBN, para analis menilai proyek ini tetap menjadi beban berat bagi PT Kereta Api Indonesia sebagai pemimpin konsorsium.
Sejumlah pihak mengingatkan bahwa sejak awal proyek ini dinilai tidak layak secara finansial, namun tetap dilanjutkan atas desakan Presiden Joko Widodo. Kini, muncul dugaan bahwa pembengkakan biaya yang besar itu berpotensi merugikan keuangan negara.
Mahfud MD dan Islah Bahrawi sepakat bahwa dugaan pelanggaran dalam proyek besar seperti Whoosh tidak boleh diabaikan hanya karena statusnya sebagai proyek strategis nasional. Keduanya mendorong KPK segera turun tangan menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.***