Mengerti.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan DPR RI, namun menegaskan bahwa permintaan maaf itu tidak cukup tanpa diikuti evaluasi menyeluruh.
Dasco menegaskan, aspirasi rakyat tetap menjadi tanggung jawab penuh bagi seluruh anggota DPR. Ia menilai perbaikan mendesak perlu dilakukan untuk menjawab keresahan publik.
"Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-segikatnya," kata Dasco saat audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 3 September 2025.
Dasco menyebut sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk memulai langkah-langkah perbaikan. Salah satunya evaluasi tunjangan anggota DPR, di mana tunjangan perumahan resmi dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
Selain itu, DPR akan melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Untuk kunjungan dalam negeri, efisiensi menjadi fokus agar lebih hemat anggaran.
Di sisi lain, Dasco juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam kericuhan aksi unjuk rasa, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring. “Dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian berdapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti kinerja DPR. Ia meminta pimpinan DPR dan ketua partai politik untuk mengingatkan anggotanya agar lebih peka terhadap masyarakat.
"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bersama partai politik, baik di dalam maupun luar pemerintahan, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal.
Terkait tuntutan masyarakat pada aksi 25 Agustus hingga 30 Agustus 2025, Prabowo menyebut pimpinan DPR telah membatalkan kebijakan tunjangan serta menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Publik menyoroti tunjangan perumahan DPR yang nilainya Rp50 juta per bulan. Presiden memastikan kebijakan itu sudah dicabut. Selain itu, Prabowo menyinggung sikap arogan sebagian anggota DPR. Ia mengungkap ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas.
"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujarnya.
Dengan langkah ini, Prabowo berharap DPR dapat memperbaiki diri dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat.***
