Mengerti.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penduduk di Pulau Jawa akan memperoleh alokasi belanja APBN 2026 sebesar Rp5,1 juta per orang. Nilai ini lebih kecil dibandingkan wilayah lain karena jumlah penduduk di Jawa paling besar.
“APBN lewat belanja K/L dan TKD menjadi instrumen pemerataan serta redistribusi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa 2 September 2025.
Dalam rincian RAPBN 2026, Sumatera menerima Rp6,5 juta per orang, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta, sedangkan Maluku–Papua memperoleh Rp12,5 juta per orang.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi ini diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Selain belanja kementerian/lembaga, pemerintah juga menyiapkan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 senilai Rp650 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, operasional, hingga layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Komposisi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp13,1 triliun, Dana Keistimewaan Yogyakarta Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.
Kebijakan TKD juga memperhatikan aturan khusus seperti Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa. Salah satunya mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, (manfaat belanja RAPBN 2026) Rp5,1 juta per penduduk,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menambahkan, kombinasi belanja pusat dan daerah akan memastikan program prioritas tepat sasaran. “Kolaborasi belanja pusat dan daerah akan membuat program prioritas lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap keberlanjutan pembangunan dapat terjaga di seluruh wilayah Indonesia, baik di Jawa maupun kawasan timur yang mendapat alokasi lebih besar.***
