Mengerti.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan komplain cukup keras kepada Chairul Tanjung, Founder dan CEO CT Corp, Holding dari Trans Corp.
Kalimat bernada keberatan tersebut disampaikan Sri Mulyani pada saat digelar acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023, di The St. Regist Hotel, Jakarta, Pada Selasa, 28 Februari 2023.
"Kami kerja bener-bener serius, jadi tolong jangan bikin headline yang membuat kami sibuk untuk hal yang gak perlu gitu lo," kata Sri Mulyani seperti dikutip Mengerti.id dari Twitter @Trending_Issue pada Rabu, 1 Maret 2023.
Baca Juga: Diduga Melanggar Kode Etik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Disidang DKPP
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa hal itu terkait dengan beberapa media online besar di Indonesia adalah milik Chairul Tanjung. Sontak komplain Sri Mulyani disambut aplous semua yang hadir dalam acara.
Sebelumnya, marak berbagai pemberitaan tentang para pegawai Ditjen Pajak yang justru tidak taat pajak, menyusul kasus penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandy Satrio.
Kasus tersebut membuka fakta bahwa mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dandy bernopol palsu dan belum membayar pajak alias 'bodong'.
Terlebih diketahui bahwa ayah Mario Dandy adalah salah satu pejabat penting di Ditjen Pajak. Tak ayal lagi segala hal tentang Rafael Alun Trisambodo, Ayah Dandy, dikuliti habis-habisan oleh media.
Baca Juga: Politik Dewasa ala Mahfud MD dan Said Didu, Makan Nasi Bungkus Bersama, Bicara Apa?
Berkembangnya kasus dan pemberitaan, memaksa Sri Mulyani turun tangan sendiri dan mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo.
Namun, pihak media terus gencar mengembangkan ekor berita hingga menyoroti seluruh pegawai Ditjen Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 orang.
Satu hal yang membuat Sri Mulyani menyampaikan keberatannya kepada Bos Trans Corp, Chairul Tanjung, adalah headline berita yang memuat judul tentang laporan LHKPN para pegawai di Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak.
Salah satu headline berita yang membuat Sri Mulyani komplain adalah yang menyatakan bahwa 13.000 pegawai Kementerian Keuangan mayoritas tidak menyampaikan LHKPN.
Baca Juga: Pilpres 2024: Hasto Bicara Soal Bocoran Capres yang Bakal Diusung PDIP
