Mengerti.id – Presiden Prabowo Subianto memastikan aspirasi publik terkait rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset segera ditindaklanjuti bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan lintas tokoh agama, partai politik, dan serikat buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan kritik dan masukan, mulai dari kebijakan yang memberatkan rakyat, sikap pejabat yang hedon, hingga kebutuhan pembahasan undang-undang penting. Presiden menanggapi langsung aspirasi yang masuk, termasuk mengenai urgensi RUU Perampasan Aset.
Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, Presiden berjanji meminta DPR segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. “Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus tetap diberi ruang sebagai bentuk penyaluran aspirasi, selama tetap konstitusional dan damai. “Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.
Ketua Umum PGI Jacky Manuputty menyebut diskusi dengan Presiden berlangsung terbuka. Menurutnya, isu seperti kenaikan tunjangan DPR dan perilaku pejabat juga dibicarakan langsung di hadapan Ketua DPR Puan Maharani yang turut hadir.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden,” kata Jacky.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai dialog ini menumbuhkan optimisme baru. Ia menyebut, Presiden Prabowo sudah mendengar dan memahami aspirasi masyarakat, serta menunjukkan langkah nyata.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan diperjuangkan bersama DPR sebagai bagian dari komitmen melawan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Janji itu disambut positif oleh berbagai pihak.
Pertemuan tersebut ditutup dengan doa bersama lintas agama. Para tokoh menyatakan siap mendampingi umat menjaga ketenangan, sekaligus berharap agar kebijakan Presiden segera meredakan keresahan publik.
Pertemuan lintas tokoh ini dipandang sebagai momen penting menegaskan keterbukaan pemerintah, sekaligus memastikan langkah nyata menindaklanjuti aspirasi rakyat.***
