Mengerti.id - Dalam beberapa waktu terakhir, hashtag "KawalPutusanMK" ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Tagar ini digunakan oleh masyarakat, aktivis, dan berbagai elemen lainnya untuk menunjukkan perhatian dan pengawalan mereka terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan beberapa mahasiswa dan tokoh-tokoh lainnya juga turut serta dalam aksi demo "Peringatan Darurat" untuk menyuarakan seruan "KawalPutusanMK" ini di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Lalu, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari penggunaan hashtag ini? Dan apa pengaruhnya bagi negara Indonesia?
Fenomena Hashtag "KawalPutusanMK"
Beberapa waktu ini masyarakat Indonesia tengah menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI dan berbagai daerah di Indonesia, yang digelar untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan sejumlah keputusan yang dinilai mengancam demokrasi.
Aksi ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelonggaran syarat usia untuk calon wakil presiden, serta putusan yang membuka peluang bagi partai-partai nonparlemen untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Namun, tak lama setelah putusan tersebut, DPR melalui badan legislasinya mencoba membuat rancangan undang-undang yang dinilai berupaya membangkang konstitusi, seperti membatasi hak partai nonparlemen.
Tentu saja, tindakan DPR yang mencoba membatalkan putusan MK melalui revisi UU Pilkada telah memicu kemarahan publik.
Hal ini terlihat dari masifnya aksi demonstrasi yang melibatkan elemen mahasiswa, komika, public figure, dan Civil Society.
Menurut beberapa pihak termasuk Najwa Shihab, jurnalis ternama Indonesia, aksi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga bentuk kegeraman terhadap berbagai upaya yang dianggap merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Dalam YouTube @Najwa Shihab yang diunggah pada 21 Agustus 2024 lalu, wanita yang kerap disapa Mba Nana itu mengkritisi tindakan tersebut.
Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih aware tentang putusan pemerintahan yang akan berpengaruh pada pesta demokrasi Indonesia.
Terkait dengan hasil demonstrasi, DPR akhirnya menunda rapat pleno yang seharusnya digelar untuk membahas revisi UU Pilkada, mengikuti tekanan dari publik dan mahasiswa.
