Mengerti.id - Sejumlah raksasa teknologi Tiongkok seperti Ant Group milik Alibaba dan JD.com dilaporkan menghentikan sementara proyek stablecoin mereka di Hong Kong setelah adanya intervensi langsung dari pemerintah Beijing. Langkah ini memperlihatkan bagaimana otoritas keuangan Tiongkok memperketat pengawasan terhadap inovasi mata uang digital yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional.
Menurut laporan Reuters pada Minggu, 19 Oktober 2025, Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) bersama Administrasi Dunia Maya Tiongkok (CAC) memberikan instruksi kepada perusahaan teknologi besar untuk menghentikan pengembangan stablecoin yang didukung aset digital. Arahan ini mencerminkan kekhawatiran Beijing terhadap dampak mata uang digital swasta terhadap kedaulatan moneter negara.
Sumber yang mengetahui kebijakan tersebut menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah regulator menilai proyek stablecoin swasta dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan serta berpotensi menciptakan sistem pembayaran paralel di luar kendali pemerintah.
Laporan yang dikutip Mengerti.id dari EconoTimes menambahkan bahwa otoritas Tiongkok menilai stablecoin yang dikelola sektor swasta berisiko membuka celah terhadap spekulasi lintas batas dan pengawasan arus modal. Pemerintah khawatir mata uang digital yang didukung dolar AS akan memperkuat pengaruh ekonomi asing terhadap sistem keuangan domestik.
Dengan kebijakan ini, ambisi Hong Kong untuk menjadi pusat stablecoin dan aset kripto di Asia tampaknya akan melambat. Meskipun wilayah tersebut memiliki kerangka regulasi progresif dan sistem perizinan yang terbuka bagi perusahaan kripto, tekanan dari Beijing membatasi ruang gerak inovasi sektor swasta.
PBoC dikabarkan menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap inisiatif stablecoin harus selaras dengan strategi moneter nasional dan tidak menimbulkan persaingan dengan yuan digital (e-CNY), proyek mata uang digital resmi yang tengah dikembangkan pemerintah.
Ant Group dan JD.com termasuk di antara perusahaan yang sebelumnya menunjukkan minat untuk meluncurkan stablecoin berbasis aset fiat di bawah kerangka regulasi Hong Kong. Namun, kedua perusahaan kini diminta untuk menunda rencana tersebut tanpa batas waktu hingga ada pedoman lebih lanjut dari otoritas pusat.
Menurut sumber dari Reuters, keputusan ini diambil setelah serangkaian pertemuan tertutup antara regulator keuangan Tiongkok dan otoritas Hong Kong, di mana Beijing menegaskan kembali sikapnya untuk menghindari “mata uang alternatif” yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
Meskipun tidak ada larangan resmi terhadap stablecoin di Hong Kong, pengaruh politik Beijing tetap menjadi faktor penentu dalam arah kebijakan keuangan wilayah tersebut. Kebijakan baru ini menunjukkan bagaimana pemerintah pusat berusaha menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kontrol keuangan yang ketat.
Para analis menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Beijing belum siap memberikan kebebasan penuh bagi sektor swasta dalam menciptakan mata uang digital, terutama yang berbasis dolar AS. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa upaya internasionalisasi yuan tidak terganggu oleh pertumbuhan stablecoin asing.
“Beijing ingin memastikan setiap bentuk inovasi keuangan tetap berada dalam kerangka yang dikendalikan negara,” ujar seorang analis yang dikutip oleh EconoTimes. “Mereka melihat stablecoin swasta sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan moneter.”
Kebijakan ini juga dipandang sebagai peringatan bagi perusahaan teknologi besar Tiongkok lainnya seperti Tencent dan Baidu untuk berhati-hati dalam mengembangkan produk keuangan berbasis blockchain di luar negeri.
Sementara itu, proyek stablecoin berbasis yuan yang digagas oleh lembaga keuangan milik negara tetap berjalan. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk memperluas penggunaan yuan di pasar internasional tanpa bergantung pada dolar.
Dengan penghentian proyek stablecoin swasta ini, Hong Kong kehilangan momentum untuk memantapkan diri sebagai pusat inovasi keuangan digital regional. Meski demikian, regulator di wilayah tersebut masih berharap dapat menyeimbangkan kepentingan Beijing dengan ambisi global mereka. Keputusan ini mempertegas pesan bahwa dalam sistem keuangan digital Tiongkok, inovasi tetap diizinkan — selama tidak menantang kontrol negara.***
