Mengerti.id - Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan PPKM sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan.
Pencabutan kebijakan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022. Sehingga tidak ada pembatasan pergerakan masyarakat lagi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dengan siapkan rencana tanggap darurat.
Baca Juga: PPKM Dicabut oleh Pemerintah, Epidemiolog dari UI Nyatakan Sepakat dengan Keputusan Tersebut
Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Polri mengungkapkan adanya rencana tanggap darurat yang dilakukan secara detail dan disiapkan di seluruh wilayah.
“Untuk pengamanan kerumunan di tempat-tempat keramaian dan perayaan pergantian tahun baru sudah ada arahan dari Mabes Polri,” ungkap Dedi yang dikutip dari ANTARA pada 31 Desember 2022.
Dedi Prasetyo juga mengungkapkan diberlakukannya rencana tanggap darurat ini agar aktivitas perayaan tahun baru di tempat keramaian tetap berjalan aman dan nyaman.
“Untuk pengamanan kerumunan di tempat-tempat keramaian dan perayaan pergantian malam tahun baru, jajaran Polri diminta betul-betul melakukan asesmen utamanya untuk standar keamanan dan keselamatan pengunjung yang utama,” ucap jendral Dedi Prasetyo.
Telah terjadi peningkatan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah berdasarkan data Operasi Lilin 2022 menjelang pergantian tahun baru 2023.
Hal ini membuat seluruh jajaran kepolisian diminta untuk siapkan rencana pengamanan secara detail.
Diketahui di sejumlah wilayah telah terjadi peningkatan masyarakat yang berwisata jelang perayaan tahun baru.
Peningkatan jumlah masyarakat terjadi di wilayah Puncak Bogor, Bandung, dan Lembang.
Baca Juga: PPKM Dicabut: Menkes Sebut Tes Antigen atau PCR ke Depan Tidak akan Diwajibkan
